Kantor Badan Gizi Nasional
SAKATANEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memfasilitasi pertemuan penting antara perwakilan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian atas persoalan moratorium atau penghentian sementara operasional sekitar 13 ribu dapur SPPG, yang diklaim pihak mitra berdampak pada ancaman kerugian investasi hingga puluhan triliun rupiah dan jeratan utang.
Sawaluddin Aweng menegaskan beratnya beban yang ditanggung para pengusaha akibat izin sementara tersebut. “Kondisi ini berdampak langsung terhadap para pengusaha yang sudah terlanjur mengeluarkan modal. Ketika operasional dapur dihentikan atau belum dapat berjalan kembali, kewajiban pembayaran pinjaman tetap harus dilakukan, sehingga sejumlah mitra kini menghadapi penagihan dari pihak bank hingga penagih utang,” ujar Sawaluddin. Senin 5/10/2026
Berdasarkan kalkulasi AMBGN, total nilai investasi dari 13 ribu dapur yang terdampak tersebut ditaksir mencapai Rp26 triliun. Menyanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan DPR hadir memfasilitasi dialog langsung agar persoalan tidak berlarut-larut dan kepastian nasib mitra segera diperoleh.
Di sisi lain, BGN sebelumnya telah memberikan kejelasan mengenai mekanisme aktivasi. Per 1 Oktober 2026, BGN menyatakan bahwa penentuan aktivasi SPPG dilakukan mutlak berdasarkan sistem dan database internal BGN. Kepala BGN Sudaryono memperingatkan mitra agar tidak mempercayai pihak atau asosiasi manapun yang mengaku bisa mengurus aktivasi atas nama BGN.
Langkah penguatan sementara ini, menurut BGN, didasari oleh masalah penyediaan standar keamanan pangan. Pada bulan September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara 1.276 SPPG karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, 654 kategori kritis diusulkan tutup permanen jika tidak memenuhi ketentuan, menyusul 504 dapur yang sudah ditutup permanen sebelumnya berdasarkan laporan dinas kesehatan. ( T4)
