Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo
SAKATANEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, untuk mendalami dugaan keterkaitan anggota aktif Polri, Ipda Yayat Sudrajat, dalam berbagai paket proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tersebut ditujukan untuk mengurai aliran dana serta peran para pihak dalam skandal korupsi pengadaan di daerah tersebut.
Materi tersebut ada di dalam KPK saat memeriksa Aria Dwi Nugraha sebagai saksi terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Pemkab Bekasi, pada Rabu (23/9/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Saksi Aria Dwi Nugraha terkait pemetaan proyek pengadaan infrastruktur serta dugaan penyerahan uang yang berkaitan dengan Ipda Yayat. Lembaga antirasuah tersebut menelusuri hubungan (nexus) antara pengerjaan proyek Pemkab Bekasi dan kepemilikan belasan aset mewah milik Ipda Yayat yang tersebar di Jakarta, Depok, Cibubur, hingga Karawang.
Selain pimpinan DPRD, KPK juga memanggil belasan saksi lain dalam gelombang pemeriksaan ini, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dan Iin Farihin, pejabat dinas teknis, hingga jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sektor jalan, jembatan, dan sumber daya udara. Keterangan dari unsur legislatif dan eksekutif ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana proses pengarahan proyek serta penerimaan uang muka (ijon proyek) berlangsung.
Pengusutan perkara ini merupakan bagian dari Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum per Agustus 2026 yang diterbitkan KPK untuk mengembangkan perkara pokok suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar yang sebelumnya menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Penyudik terus mengumpulkan alat bukti guna mengungkap seluruh jaringan dan pihak yang diduga mengendalikan proyek daerah tersebut. (T4)
